Pada tahun 2005-2009 lalu, Menteri Kesehatan Siti
Fadilah Supari (59) membuat gerah World Health
Organization (WHO) dan Pemerintah Amerika
Serikat (AS).
Fadilah berhasil menguak konspirasi AS dan badan
kesehatan dunia itu dalam mengembangkan
senjata biologi dari virus flu burung, Avian
influenza (H5N1).
Setelah virus itu menyebar dan menghantui dunia,
perusahaan-perusahaan dari negara maju
memproduksi vaksin lalu dijual ke pasaran dengan
harga mahal di negara berkembang, termasuk
Indonesia. Fadilah menuangkannya dalam
bukunya berjudul Saatnya Dunia Berubah! Tangan
Tuhan di Balik Virus Flu Burung.
Selain dalam edisi Bahasa Indonesia, Siti juga
meluncurkan buku yang sama dalam versi Bahasa
Inggris dengan judul It’s Time for the World to
Change. Konspirasi tersebut, kata Fadilah, dilakukan
negara adikuasa dengan cara mencari kesempatan
dalam kesempitan pada penyebaran virus flu
burung.
“Saya mengira mereka mencari keuntungan dari
penyebaran flu burung dengan menjual vaksin ke
negara kita,” ujar Fadilah kepada Persda Network di
Jakarta.
Situs berita Australia, The Age, mengutip buku
Fadilah dengan mengatakan, Pemerintah AS dan
WHO berkonpirasi mengembangkan senjata
biologi dari penyebaran virus avian H5N1 atau flu
burung dengan memproduksi senjata biologi.
Karena itu pula, bukunya dalam versi bahasa
Inggris menuai protes dari petinggi WHO.
“Kegerahan” itu saya tidak tanggapi, betul apa
nggak, mari kita buktikan.”
“Kita bukan saja dibikin gerah, tetapi juga kelaparan
dan kemiskinan. Negara-negara maju menidas kita,
lewat WTO, lewat Freeport, dan lain-lain. Coba
kalau tidak ada, kita sudah kaya,” ujarnya. Fadilah
mengatakan, edisi perdana bukunya dicetak
masing-masing 1.000 eksemplar untuk cetakan
bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Total
sebanyak 2.000 buku.
“Saat ini banyak yang meminta, jadi dalam waktu
dekat saya akan mencetak cetakan kedua dalam
jumlah besar. Kalau cetakan pertama dicetak
penerbitan kecil, tapi untuk rencana ini saya sedang
mencari dan membicarakan dengan penerbitan
besar,” katanya. Selain mencetak ulang bukunya,
perempuan kelahiran Solo, 6 November 1950,
mengatakan telah menyiapkan buku jilid kedua.
“Saya sedang menulis jilid kedua. Di dalam buku
itu akan saya beberkan semua bagaimana
pengalaman saya. Bagaimana saya mengirimkan
58 virus, tetapi saya dikirimkan virus yang sudah
berubah dalam bentuk kelontongan”, ujarnya.
“Virus yang saya kirimkan dari Indonesia diubah-
ubah Pemerintahan George Bush,” ujar menteri
kesehatan pertama Indonesia dari kalangan
perempuan ini.
Siti enggan berkomentar tentang permintaan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang
memintanya menarik buku dari peredaran.
“Bukunya sudah habis. Yang versi bahasa
Indonesia, sebagian, sekitar 500 buku saya bagi-
bagikan gratis, sebagian lagi dijual ditoko buku.
Yang bahasa Inggris dijual,” katanya sembari
mengatakan, tidak mungkin lagi menarik buku dari
peredaran.
Pemerintah AS dikabarkan menjanjikan imbalan
peralatan militer berupa senjata berat atau tank jika
Pemerintah RI bersedia menarik buku setebal 182
halaman itu.
Mengubah Kebijakan apapun komentar pemerintah
AS dan WHO, Fadilah sudah membikin sejarah
dunia. Gara-gara protesnya terhadap perlakuan
diskriminatif soal flu burung, AS dan WHO
sampai-sampai mengubah kebijakan
fundamentalnya yang sudah dipakai selama 50
tahun. Perlawanan Fadilah dimulai sejak korban
tewas flu burung mulai terjadi di Indonesia pada
2005. Majalah The Economist London
menempatkan Fadilah sebagai tokoh pendobrak
yang memulai revolusi dalam menyelamatkan
dunia dari dampak flu burung.
“Menteri Kesehatan Indonesia itu telah memilih
senjata yang terbukti lebih berguna daripada vaksin
terbaik dunia saat ini dalam menanggulangi
ancaman virus flu burung, yaitu transparansi,” tulis
The Economist.
The Economist, seperti ditulis Asro Kamal Rokan di
Republika edisi Maret 2008 lalu, mengurai, Fadilah
mulai curiga saat Indonesia juga terkena endemik
flu burung 2005 silam. Ia kelabakan. Obat tamiflu
harus ada. Namun aneh, obat tersebut justru
diborong negara-negara kaya yang tak terkena
kasus flu burung.
Di tengah upayanya mencari obat flu burung,
dengan alasan penentuan diagnosis, WHO melalui
WHO Collaborating Center (WHO CC) di Hongkong
memerintahkannya untuk menyerahkan sampel
spesimen.
Mulanya, perintah itu diikuti Fadilah. Namun, ia juga
meminta laboratorium litbangkes melakukan
penelitian. Hasilnya ternyata sama. Tapi, mengapa
WHO meminta sampel dikirim ke Hongkong?
Fadilah merasa ada suatu yang aneh. Ia terbayang
korban flu burung di Vietnam. Sampel virus orang
Vietnam yang telah meninggal itu diambil dan
dikirim ke WHO untuk dilakukan risk assessment,
diagnosis, dan kemudian dibuat bibit virus.
Dari bibit virus inilah dibuat vaksin. Dari sinilah, ia
menemukan fakta, pembuat vaksin itu adalah
perusahaan-perusahaan besar dari negara maju,
negara kaya, yang tak terkena flu burung.
Mereka mengambilnya dari Vietnam, negara
korban, kemudian menjualnya ke seluruh dunia
tanpa izin. Tanpa kompensasi.
Fadilah marah. Ia merasa kedaulatan, harga diri,
hak, dan martabat negara-negara tak mampu telah
dipermainkan atas dalih Global Influenza
Surveilance Network (GISN) WHO.
Badan ini sangat berkuasa dan telah menjalani
praktik selama 50 tahun. Mereka telah
memerintahkan lebih dari 110 negara untuk
mengirim spesimen virus flu ke GISN tanpa bisa
menolak. Virus itu menjadi milik mereka, dan
mereka berhak memprosesnya menjadi vaksin!
Di saat keraguan atas WHO, Fadilah kembali
menemukan fakta bahwa para ilmuwan tidak dapat
mengakses data sequencing DNA H5N1 yang
disimpan WHO.
Data itu, uniknya, disimpan di Los Alamos National
Laboratoty di New Mexico, AS. Di sini, dari 15 grup
peneliti hanya ada empat orang dari WHO,
selebihnya tak diketahui. Ternyata ini berada di
bawah Kementerian Energi AS. Di lab inilah duhulu
dirancang bom atom Hiroshima. Lalu untuk apa
data itu? Untuk vaksin atau senjata kimia?
Fadilah tak membiarkan situasi ini. Ia minta WHO
membuka data itu. Data DNA virus H5N1 harus
dibuka, tidak boleh hanya dikuasai kelompok
tertentu. Ia berusaha keras. Dan, berhasil. Pada 8
Agustus 2006, WHO mengirim data itu. Ilmuwan
dunia yang selama ini gagal mendobrak
ketertutupan Los Alamos, telah memujinya!
Majalah The Economist menyebut peristiwa ini
sebagai revolusi bagi transparansi. Tidak berhenti
di situ. Siti Fadilah terus mengejar WHO agar
mengembalikan 58 virus asal Indonesia, yang
konon telah ditempatkan di Bio Health Security,
lembaga penelitian senjata biologi Pentagon.
Ini jelas tak mudah. Tapi, ia terus berjuang hingga
tercipta pertukaran virus yang adil, transparan, dan
setara.
Ia juga terus melawan dengan cara tidak lagi mau
mengirim spesimen virus yang diminta WHO,
selama mekanisme itu mengikuti GISN, yang
imperialistik dan membahayakan dunia.
Dan, perlawanan itu tidak sia-sia. Meski Fadilah
dikecam WHO dan dianggap menghambat
penelitian, namun pada akhirnya dalam sidang
Pertemuan Kesehatan Sedunia di Jenewa Mei 2007,
International Government Meeting (IGM) WHO
akhirnya menyetujui segala tuntutan Fadilah, yaitu
sharing virus disetujui dan GISN dihapuskan. Habibi Enrique